Hasto menyatakan bahwa kehadiran Satgas Sikat Sindikat diharapkan dapat memberikan solusi alternatif penanganan masalah Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia. Menurutnya, Satgas perlu memberikan masukan tentang peta daerah, termasuk corak, modus, dan permasalahan sindikasi yang berbeda di setiap daerah yang memerlukan strategi dan perlakuan yang berbeda pula. Selain itu, perlu juga dilakukan pemetaan mengenai kementerian/lembaga dan instrumen kewenangan yang terkait dengan tugas Satgas ini untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral antar lembaga. Selain itu, Satgas juga harus mengembangkan jaringan yang sudah dilakukan BP2MI secara berkelanjutan.
Wakil Ketua III Dewan Pengarah Satgas Sikat Sindikat, Romo Beni Soesetyo, mengatakan bahwa keberadaan Satgas hanya akan efektif jika kewenangannya diperkuat sebagai bukti bahwa negara serius menangani masalah Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia. Menurutnya, kita berhadapan dengan sindikat terstruktur yang tidak menghiraukan nilai kemanusiaan dan lebih mengutamakan keuntungan pribadi meskipun harus mengorbankan orang lain. Upaya kita hanya akan berhasil jika negara memiliki political will dan mengambil tindakan yang sesuai. Jika tidak ada tindakan, maka keberadaan Satgas ini hanya menjadi slogan semata. Kewenangan tersebut harus dituntut kepada negara karena negara telah berutang banyak kepada para pekerja migran Indonesia.
Diskusi ini juga dihadiri oleh anggota Dewan Pakar Satgas Sikat Sindikat, Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan BP2MI, serta seluruh anggota Satgas Sikat Sindikat.
