Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly angkat suara terkait status tersangka yang diberikan oleh KPK kepada Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej.
Dia meminta agar kasus yang menimpa Eddy harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
“Ini kan proses yang, dan kita harus tetap berpijak pada asas praduga tak bersalah. Jadi ada koreksi, ada ini, silahkan saja. Kita menghormati proses-proses seperti itu, pada saat yang sama kita juga menghargai asas praduga tak bersalah,” kata Yasonna, saat diwawancarai usai rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Yasonna mengaku, pihaknya juga tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Eddy dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret dirinya.
“Enggak, normal-normal saja itu berjalan, seperti penindakan hukum biasa,” imbuh Yasonna.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menyebut pihaknya tak ingin tergesa-gesa dalam mengusut kasus dugaan suap dan gratifikasi Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej.
Johanis menyebut pihaknya mengedepankan prinsip kehati-hatian sesuai prosedur yang berlaku.
“Karena penanganan perkara kan tidak seperti membalikkan telapak tangan, kan, karena menyangkut hak asasi manusia, hingga kita tentunya aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam menyikapi masalah hukum itu,” ujar Johanis dalam keterangannya, Selasa (21/11/2023).
Johanis menyebut pihaknya selalu meminta tim penyidik untuk menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Dia meminta setiap perkara harus ditangani dengan teliti dan cermat.
“Tentunya memeriksa dengan baik, cermat, saya selalu meminta kepada teman-teman untuk menjalankan tugas harus teliti dan cermat, lihat UU, lihat fakta hukum yang terjadi, jadi kita tidak gegabah,” dia menandasi.
