Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam Sidang Senat Terbuka, Rabu (29/3/2023).
Dia dikukuhkan bersama 6 guru besar bidang sosial humaniora lainnya oleh Rektor Prof. Asep Saepudin Jahar.
Dalam orasi ilmiahnya, Burhanuddin mengangkat tema “Votes for Sale: Klientelisme, Defisit Demokrasi, dan Institusi”. Secara garis besar, menyinggung tentang politik uang di negara demokrasi saat pemilihan umum (pemilu).
“Saya mengulas dinamika jual beli suara di Indonesia dan meninvestigasi secara menyeluruh,” katanya. “Pertanyaannya, seberapa banyak praktik politik uang di Indonesia dan seberapa efektif?”
Berdasarkan riset yang dilakukannya, sekitar 33% atau 62 juta dari total 187 juta pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014 terlibat politik uang. Indonesia pun menjadi negara dengan tingkat politik uang tertinggi ketiga di dunia, di bawah Uganda dan Benin.
Burhanuddin melanjutkan, pemilih yang menjadi simpatisan menjadi target politik uang. Jumlahnya mencapai 15% dari total pemilih, sedangkan 85% lainnya adalah massa mengambang (swing voters).
“Mereka enggan membidik pemilih mengambang karena menganggap menerima uang, tapi soal memilih, tidak bisa diandalkan,” jelasnya.
Ia mengakui strategi pembelian suara hanya memengaruhi pilihan 10% pemilih. Kendati begitu, ini lebih dari cukup bagi banyak kandidat untuk mencetak kemenangan dalam pemilu.
“Kandidat butuh segelintir suara. Angka 10% bisa menjadi faktor penentu kmanngan. Rata-rata margin kemenangan untuk mengalahkan rivalnya hanya 1,6%. Jadi, (10%) bisa membuat perbedaan caleg yang menang dan yang kalah,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan, mengucapkan selamat kepada Burhanuddin dan ke-6 orang lainnya yang dikukuhkan sebagai guru besar UIN Jakarta.
