Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD DKI Jakarta memberikan catatan akhir tahun evaluasi kinerja PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tahun 2023. Salah satunya, posko pengaduan di Balai Kota disebut kurang efektif.
“Dan secara tidak langsung mereduksi peran kanal pengaduan online melalui aplikasi JAKI,” ujar Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani, lewat keterangan tertulis, Minggu (31/12/2023). Selain itu, dihapuskannya anggaran pembangunan jalur sepeda, lanjut dia, dianggap menghilangkan opsi untuk mendukung meningkatkan kualitas udara di Jakarta. Selain itu, adanya pengurangan subsidi dalam bentuk Public Service Obligation (PSO), untuk PT Transjakarta, dianggap berpotensi mengurangi layanan bus Transjakarta.
“Mengorbankan PSO untuk Transjakarta untuk mengurangi defisit APBD, adalah hal yang kurang tepat. Masih banyak pos lain yang bisa dilakukan efisiensi, daripada mengorbankan layanan transportasi publik yang banyak digunakan masyarakat untuk aktivitas produktifnya,” ungkap Yani.
Yani juga mengungkapkan, pohaknya menyoroti tentang pemberlakuan jalan berbayar yang akhirnya tidak jadi dilaksanakan.
“Rencana penerapan ERP ini dinilai tidak didukung kajian yang kuat karena durasi pemberlakuan yang lama dan ruas jalan yang diberlakukan ERP terlalu banyak dan luas,” kata dia.
