Beban ekonomi akibat komplikasi hipertensi di Indonesia masih tinggi, mencapai 1497,36 USD per orang per tahun, menurut penelitian di 15 negara berkembang termasuk Indonesia. Oleh sebab itu, kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan organisasi lainnya penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gaya hidup sehat, deteksi dini, dan pengendalian tekanan darah guna mengurangi beban ekonomi yang ditimbulkan.
Hipertensi yang tidak dikendalikan dengan baik dapat mengakibatkan kerusakan organ seperti otak, jantung, dan ginjal, menyebabkan disabilitas, penurunan kualitas hidup, bahkan kematian. Ketua Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia (Indonesian Society of Hypertension atau InaSH), dr Erwinanto SpJP (K) FIHA menjelaskan bahwa diagnosis hipertensi ditegakkan jika tekanan darah mencapai 140/90 mmHg atau lebih di klinik.
Pengukuran tekanan darah di luar klinik dapat menggunakan Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM) atau Home Blood Pressure Monitoring (HBPM). Dalam diagnosis hipertensi, penting untuk memperhatikan tekanan darah di kedua setting tersebut untuk memastikan akurasi.
Individu yang mempunyai tekanan darah yang meningkat ketika diukur di klinik tapi normal ketika diukur di luar klinik disebut hipertensi jas putih (whitecoathypertension). Mereka dengan hipertensi sejati perlu obat antihipertensi, sementara yang memiliki hipertensi jas putih, sekitar 30 persen dari yang terdeteksi di klinik, tidak memerlukan obat.
Saat ini, belum ada bukti bahwa obat untuk hipertensi jas putih dapat mencegah penyakit seperti penyakit kardiovaskular, stroke, atau penyakit ginjal. Pengukuran tekanan darah di klinik masih menjadi cara utama untuk menilai hipertensi di Indonesia karena keterbatasan pengukuran di luar klinik. Sebagian orang dengan hipertensi mungkin tidak perlu obat karena kondisinya.
