Liputan6.com, Jakarta – Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah mengatakan Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menentukan pemimpin lembaga antirasuah periode 2024-2029 harus berani menolak calon yang memiliki masalah hukum dan etika.
“Pansel harus berani menolak calon yang punya masalah hukum maupun etika,” kata Castro, sapaan karibnya, seperti dilansir Antara.
Menurut dia, Pansel Capim KPK harus menelusuri dengan teliti rekam jejak calon pemimpin KPK guna memastikan bersih dari perkara hukum terutama kasus korupsi, termasuk kejahatan seksual.
“Publik tidak ingin pengalaman buruk terpilihnya Firli (Bahuri) terulang kembali,” ucapnya.
Dia juga menilai calon pemimpin KPK harus merupakan sosok yang berintegritas.
“Dia harus terbukti teguh dengan prinsip, independen, serta teruji dalam advokasi kasus-kasus korupsi,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, Pansel Capim KPK harus memperhatikan aspek genealogi politik. Dia menilai calon pemimpin KPK harus bersih dari relasi politik yang dapat merusak independensi-nya.
“Hal ini yang membuat KPK rawan intervensi dan pada akhirnya cenderung jadi alat penggebuk,” tuturnya.
