Penjualan mobil nasional dalam 10 tahun terakhir mengalami stagnan, dengan jumlah rata-rata satu juta unit per tahun.
Hal inilah yang membuat Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan pemberian insentif fiskal berupa pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk pembelian mobil yang diproduksi di dalam negeri.
Pasalnya, industri otomotif dianggap jadi salah satu sektor strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.
Baca juga: Penjualan Mobil Terlaris di Asia Tenggara, Indonesia Kalahkan Malaysia dan Thailand
Menurut Plt Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Putu Juli Ardika, untuk meningkatkan penjualan seperti tahun 2014, setidaknya diperlukan langkah-langkah strategis.
“Dalam upaya mengatasi hal tersebut, diperlukan suatu program untuk menstimulasi pembelian mobil baru di masyarakat,” ungkap Putu saat di acara Diskusi Solusi Mengatasi Stagnasi Pasar Mobil yang digelar Forum Wartawan Industri (Forwin) di Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Lebih lanjut Putu menyebutkan, pemberian stimulus harus tetap mengedepankan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon.
Baca juga: Penjualan Mobil Hybrid Toyota Jadi Market Leader, Innova Zenix dan Yaris Cross Penyebabnya
Gagasan yang disampaikan Putu memang cukup masuk akal, mengingat industri alat angkut menjadi motor utama pertumbuhan PDB industri pada tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 7,63 persen atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sektor industri secara keseluruhan.
Terlebih lagi, kata dia, pertumbuhan industri alat angkut tidak terlepas dari kontribusi sektor otomotif.
Baca juga: Faktor Daya Beli dan Selera Gen Z Jadi Penyebab Penjualan Mobil di Indonesia Stagnan
Alasan Pemberian Insentif Mobil Baru
Berdasarkan catatan penjualan otomotif yang dirangkum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan domestik dan produksi mobil di Tanah Air mencapai nilai tertinggi pada tahun 2013.
Hal tersebut dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan perkapita Indonesia pada tahun 2011-2013, serta diluncurkannya program kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi dan harga terjangkau (KBH2) atau disebut juga Low Cost Green Car (LCGC)
Selain itu, pada tahun 2021-2022 juga terdapat lonjakan penjualan yang dipengaruhi oleh implementasi program Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP).
Kala itu, implementasi program PPnBM DTP telah meningkatkan volume penjualan pada tahun 2021 di angka 887 ribu unit, dibandingkan dengan penjualan di tahun 2020 sebesar 532 ribu unit.
Selain itu, volume penjualan di tahun 2022 bahkan mencatatkan angka 1,048 juta unit, lebih tinggi dari angka penjualan sebelum pandemi di 2019 sebesar 1,03 juta unit.
“Berkaca pada success story program sebelumnya, maka langkah yang dapat dilakukan adalah memberikan insentif fiskal berupa PPnBM DTP bagi kendaraan yang diproduksi di dalam negeri,” ucap Putu.
Tentunya pemberian insentif tersebut diberikan kepada kendaraan yang memenuhi persyaratan, seperti lokal konten atau TKDN tertentu, serta mengutamakan jenis-jenis kendaraan rendah emisi karbon.
Hal ini agar tetap mengedepankan target Indonesia yaitu memajukan industri komponen dalam negeri dan menciptakan industri net zero emission.
Alasan lain mengapa perlu adanya insentif karena terkait pengendalian suku bunga yang saat ini terus mengalami kenaikan.
Pasalnya, pengendalian suku bunga dapat menjadi salah satu langkah untuk memberikan trigger kepada masyarakat agar dapat membeli kendaraan roda empat baru.
“Berkaitan dengan penurunan daya beli masyarakat, pelonggaran suku bunga untuk pembelian mobil baru secara kredit dapat menjadi salah satu opsi untuk mengembalikan minat masyarakat untuk dapat membeli mobil baru,” imbuhnya.
Lebih jauh, untuk mengurangi dampak lingkungan serta meningkatkan tingkat keamanan penggunaan kendaraan, selaras dengan upaya peningkatan penjualan mobil baru di dalam negeri, pemerintah dapat memberlakukan pengaturan khusus terkait pembatasan usia pakai mobil di daerah tertentu.
“Dengan pengimplementasian upaya-upaya tersebut, diharapkan akan terjadi stimulasi yang dapat meningkatkan angka penjualan mobil baru di Indonesia,” tegas Putu.
Harga Mobil Baru Tidak Terjangkau
Sejalan dengan data yang ada, Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara menyatakan pada Mei 2024 penjualan mobil kembali mengalami penurunan sebesar 21 persen menjadi 334 ribu unit.
“Salah satu faktor pemicu stagnasi pasar mobil adalah harga mobil baru tidak terjangkau oleh pendapatan per kapita masyarakat. Gap antara pendapatan rumah tangga dan harga mobil baru makin lebar,” terangnya.
Dia juga menyebutkan, faktor lain yang terjadi adalah kenaikan suku bunga global, lonjakan NPL, pengetatan pemberian kredit dari perusahaan pembiayaan.
Maka dari itu, Kukuh memprediksi, Gaikindo kemungkinan merevisi target penjualan mobil 2024 sebanyak 1,1 juta unit, dengan mempertimbangkan sejumlah faktor penekan pasar.
Untuk kembali menggairahkan pasar, Kukuh menegaskan, pertumbuhan ekonomi nasional sudah seharus dinaikkan menjadi 6-7 persen per tahun agar Indonesia keluar dari jebakan 1 juta unit pasar mobil domestik.
Dengan begini, pendapatan per kapita dapat naik 5 persen hingga 6 persen per tahun, mendorong kelompok upper middle naik kelas ke affluent income group sehingga mendorong penjualan otomotif.
Cara Meningkatkan Penjualan Mobil Baru
Stagnasi penjualan mobil di angka satu juta unit per tahun ini turut membuat pengamat otomotif LPEM UI Riyanto angkat bicara.
Menurut Riyanto, untuk kembali meningkatkan penjualan mobil domestik setidaknya ada dua solusi yang harus dilakukan agar keluar dari jebakan pasar mobil satu juta unit, yaitu jangka pendek dan jangka panjang.
“Dalam jangka pendek, pemerintah perlu merilis stimulus fiskal agar kelompok upper middle yang hampir masuk kategori makmur (affluent) saat ini dapat membeli mobil baru. Bentuknya bisa diskon PPnBM bagi kendaraan LCGC dan low MPV 4×2,” ujarnya.
Ya, cara ini memang sama seperti yang dirancang pemerintah saat menghadirkan program mobil murah KBH2 atau LCGC kala itu.
Sedangkan untuk jangka panjang, pertumbuhan ekonomi nasional perlu ditingkatkan menjadi 6 persen per tahun melalui industrialisasi.
“Ini agar porsi sektor manufaktur terhadap PDB bisa mencapai 25-30 persen atau lebih, sehingga akan mendongkrak pendapatan per kapita kelompok upper middle naik ke kelas affluent,” ucapnya.
Riyanto juga tak menampik, diskon PPnBM akan mendongkrak penjualan mobil, karena harga turun.
Selain itu, diskon PPnBM juga akan mendongkrak produksi mobil dan suku cadang, sehingga berimbas terjadi kenaikan PPN, PKB, dan BBNKB.
Kata dia, dengan menaikan penjualan mobil maka hal tersebut dipercaya dapat mendongkrak ekonomi nasional, berupa penambahan PDB, tenaga kerja, dan investasi.
Riyanto menghitung, jika insentif PPnBM 0 persen untuk LCGC dan kendaraan 4×2, maka hal itu bisa menambah permintaan sebesar 16 persen, ekuivalen 160 ribu unit.
Dengan demikian, penjualan mobil bisa mencapai 1,2 juta unit, dibandingkan Business As Usual (BAU) sebanyak 1,067 juta unit.
Selain itu, nilai penjualan mobil dengan insentif PPnBM 0 persen nyatanya bisa mencapai Rp 306 trilliun dibandingkan BAU Rp 298 triliun.
Maka dari itu, beliau menyatakan, dengan adanya insentif maka hal ini bisa memberikan nilai positif, seperti menambah tenaga kerja di otomotif sebanyak 23.221 dan secara keseluruhan 47.371 orang.
