HUKUMKriminal.Net, JAKARTA: Putusan bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Terdakwa Gregorius Ronald Tannur, ditanggapi Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Harli Siregar.
Dalam Siaran Pers Kejagung Nomor: PR – 640/088/K.3/Kph.3/07/2024 yang diterima HUKUMKriminal.Net, Kamis (26/7/2024) Pukul 20:52 Wita. Harli menyampaikan, Putusan tersebut sangat sumir dan tidak beralasan.
“Hakim dalam pertimbangannya menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dengan pertimbangan, tidak adanya Saksi yang melihat langsung dan meninggalnya korban itu lebih didasarkan pada pengaruh alkohol. Kami kira itu sangat sumir, dan tidak beralasan,” ujar Kapuspenkum
Menurut Kapuspenkum, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Sebagaimana diketahui, Jaksa Penuntut Umum menampilkan bukti CCTV yang menggambarkan kendaraan yang dikendarai pelaku melindas korban. Selain itu, terdapat bukti visum yang menyatakan korban tewas akibat luka yang dialami.
Kapuspenkum juga menganggap fakta-fakta persidangan tersebut, seharusnya menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis pada perkara ini. Selain itu, Kapuspenkum memandang bahwa Majelis Hakim sebaiknya mempertimbangkan Kettingbewijs atau pembuktian yang berantai.
”Bila Majelis Hakim dalam Putusannya menilai bahwa tidak adanya saksi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim dapat menguatkan bukti-bukti melalui CCTV dan bukti surat dalam hal ini yaitu Visum et Repertum di Pengadilan, guna membuat perkara ini menjadi lebih terang,” imbuh Kapuspenkum.
Terdakwa Gregorius Ronald Tannur didakwa terkait Pasal pembunuhan dan penganiayaan, di antaranya Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan atau Kedua Pasal 351 Ayat (3) KUHP tentang Penganiayaan atau Ketiga Pasal 359 KUHP tentang Kelalaian yang Menyebabkan Orang Lain Mati dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
Atas Putusan bebas Terdakwa tersebut, Kejaksaan Agung melalui Kapuspekum akan menyikapi dengan mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana diatur dalam Pasal 245.
Sambil menunggu Salinan Putusan dan mempelajari berkas tersebut selama 14 hari, Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan untuk mengajukan upaya hukum Kasasi.
Dari penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Surabaya diketahui, Majelis Hakim perkara nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby ini masing-masing Erintuah Damanik sebagai Ketua Majelis Hakim dengah Hakim Anggota Mangapul dan Heru Hanindyo.
Baca Juga :
Pada sidang Tuntutan yang digelar, Kamis (27/6/2024) Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ahmad Muzakki SH dari Kejaksaan Negeri Surabaya menuntut Terdakwa Gregorius Ronald Tannur hukuman penjara selama 12 tahun lantaran dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum.
Selain itu, juga menuntut Terdakwa Gregorius Ronald Tannur untuk membayar Restitusi kepada ahli waris Dini Sera Afrianti sebesar Rp263.673.000,- dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. (HUKUMKriminal.Net)
Sumber: Siaran Pers/K.3.3.1/Diolah
Editor: Lukman
