Keputusan Mahkamah Agung (MA) tentang perubahan syarat usia calon kepala daerah untuk Pilkada serentak 2024 menimbulkan kontroversi dan perdebatan di kalangan publik dan politisi. Beberapa pihak menyambut baik keputusan ini karena dapat memberi peluang kepada politikus muda, tetapi ada juga yang menilai bahwa hal ini tidak menciptakan persaingan yang adil. Dalam perubahan tersebut, MA menetapkan usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur harus 30 tahun, sedangkan calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus berusia minimal 25 tahun pada saat pelantikan. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan partisipasi generasi muda, keputusan ini harus tetap dalam kerangka hukum yang adil dan tidak diskriminatif.
Teori konstitusi UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih, yang harus diperhatikan dalam perubahan syarat usia ini. Direktur DEEP Indonesia, Neni Hur Hayati, kritis terhadap keputusan MA karena dinilai hanya menguntungkan kandidat dengan dukungan politik yang kuat. Publik juga mulai berspekulasi apakah keputusan ini dirancang untuk mendukung politikus muda tertentu, seperti Kaesang Pangarep. Masyarakat berharap KPU tidak mengikuti keputusan MA yang bertentangan dengan UU Pilkada, dan lebih mengutamakan prinsip keadilan dan demokrasi.
Langkah kebijakan seperti ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon untuk berkompetisi dalam proses politik. Oleh karena itu, KPU perlu mempertimbangkan dengan cermat aspek-aspek yang ada untuk menjaga kesetaraan dalam proses pemilihan. Kritik dan spekulasi terhadap keputusan MA harus dijadikan pembelajaran penting dalam menjaga integritas dan proses demokrasi di Indonesia.
