Dukungan untuk meningkatkan pendanaan partai politik terus dibahas di internal Partai Golkar. Menurut Idrus, diskusi teknis masih diperlukan sebelum keputusan akhir diambil, sejalan dengan arahan dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Idrus mengungkapkan bahwa ada tanggung jawab yang harus dipikul oleh partai dan pemerintah terkait pendanaan parpol. Dia menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai, dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebut sebagai lembaga yang akan bertanggung jawab melakukan audit keuangan partai.
Pembahasan terkait alokasi dana sebesar Rp23 miliar untuk Golkar dari APBN tahun 2025 memperlihatkan adanya wacana untuk menaikkan harga per suara dari Rp1.000 menjadi Rp8.500 atau bahkan Rp10.000. Namun, angka tersebut masih dalam tahap diskusi awal dan memerlukan pembahasan lebih lanjut. Diskusi ini juga melibatkan KPK dan merupakan langkah dalam mencegah praktik korupsi dalam pembiayaan partai politik.
