Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran guna meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Rekomendasi ini merupakan langkah lanjutan dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2024. Asep Noordin, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, menyoroti beberapa hal yang dianggap penting dan perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemkab.
Pertama, DPRD mendorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengembangkan sistem pemantauan transaksi hotel secara digital, memperkuat kemampuan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam pemetaan potensi pajak menggunakan teknologi, serta mengevaluasi kinerja petugas pemungut pajak di setiap desa.
Kedua, diperlukan audit terhadap belanja pegawai guna mendeteksi pembayaran yang tidak wajar. Hal ini meliputi peninjauan atas kelebihan belanja pegawai, audit data kepegawaian lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setiap semester, serta pembangunan sistem deteksi otomatis terhadap pembayaran yang dinilai tidak wajar.
Ketiga, Pemkab Pangandaran diharapkan untuk segera menyelesaikan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta melakukan digitalisasi pembayaran pajak dan PBB-P2. Peningkatan pengawasan terhadap kekurangan volume pekerjaan fisik dan kelebihan pembayaran juga menjadi fokus penting.
Selain itu, penyelesaian terhadap utang belanja daerah yang menumpuk perlu dilakukan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program kegiatan harus diperkuat dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Pemkab Pangandaran diberikan waktu 60 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK guna meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik dan transparan di Kabupaten Pangandaran.
