Pada tanggal 21 Juli 2025, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengeluarkan peringatan keras kepada bisnis penggilingan padi yang terlibat dalam praktik penetapan harga manipulatif yang merugikan petani dan masyarakat umum. Beliau menyatakan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil alih operasi penggilingan padi “nakal” dan mentransfernya ke Koperasi Desa/Kota Merah Putih.
Prabowo menekankan bahwa sikapnya bersandar pada Pasal 33 UUD 1945, yang menguraikan dasar ekonomi nasional Indonesia dan kesejahteraan rakyatnya. Beliau mencatat bahwa telah berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung untuk memastikan tidak terjadi kesalahpahaman terkait Pasal 33 Ayat (2), yang menyatakan bahwa sektor-sektor penting bagi negara dan memengaruhi mata pencaharian rakyat harus dikendalikan oleh negara.
“Penggilingan padi adalah sektor yang vital bagi negara dan mata pencaharian rakyat. Jika para penggiling padi menolak untuk patuh pada kepentingan nasional, saya akan menggunakan dasar hukum ini. Saya akan mengambil tindakan – saya akan menyita pabrik-pabrik tersebut dan menyerahkannya kepada koperasi,” kata Presiden Prabowo saat peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bentangan, Klaten, pada hari Senin (21 Juli).
Beliau mengungkapkan bahwa beberapa penggiling padi dilaporkan mendapatkan keuntungan hingga IDR 2 triliun (sekitar USD 120 juta) per bulan selama musim panen. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan regulasi guna menstabilkan kondisi tukar petani.
“Saya menerima laporan mengenai satu pabrik penggilingan padi yang meraup keuntungan IDR 1–2 triliun setiap bulan saat musim panen. Kami mengambil tindakan, dan harga segera mulai naik kembali – mereka mulai membeli gabah dengan harga IDR 6.500 per kilogram. Itu merupakan keberhasilan,” ujarnya.
Namun, muncul isu baru: beras yang dilabeli “premium” ternyata palsu. Presiden Prabowo mengutuk hal ini sebagai kejahatan dan telah memerintahkan Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara untuk melakukan penyelidikan.
“Mereka menjual beras biasa yang dikemas ulang sebagai premium, ditandai dengan kenaikan harga sebesar IDR 5.000 di atas harga eceran maksimum. Ini merupakan penipuan. Ini adalah kejahatan. Saya telah meminta Jaksa Agung dan Kepala Polisi untuk menyelidiki dan melakukan penuntutan,” tegas Prabowo.
Menurut laporan internal, rakyat Indonesia menderita kerugian tahunan hingga IDR 100 triliun (sekitar USD 6 miliar) akibat praktik penipuan oleh segelintir kelompok bisnis.
“Negara mengalami kerugian IDR 100 triliun setiap tahun akibat hanya dari 4–5 kelompok bisnis. Sementara itu, Menteri Keuangan kita bekerja tanpa lelah untuk meningkatkan pendapatan melalui pajak dan bea cukai. Ini tidak dapat diterima,” tegasnya.
Presiden Prabowo mengutuk tindakan tersebut sebagai pengkhianatan terhadap bangsa, dan menyerukan tindakan hukum yang tegas.
“Saya anggap ini sebagai pengkhianatan terhadap bangsa dan rakyat. Ini merupakan upaya untuk melemahkan Indonesia dan membuatnya miskin. Saya tidak bisa menerima hal ini. Saya telah bersumpah di hadapan rakyat untuk memegang teguh Konstitusi dan menegakkan hukum,” tandasnya.
