Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengkritik ketidakterbukaan DPR dalam menyikapi aksi demo yang terjadi baru-baru ini. Ia menilai bahwa selama empat hari aksi demo berlangsung, DPR tidak memberikan respons yang memadai terhadap tuntutan massa yang berkaitan dengan tunjangan dewan yang dianggap terlalu tinggi. Lucius menyesalkan sikap DPR yang cenderung menghindar dari rakyat, bahkan sampai merelakan pembatalan rapat demi menghindari pertemuan langsung dengan massa.
Menurut Lucius, aksi massa ini secara khusus ditujukan kepada DPR, bukan pihak lain, sehingga seharusnya DPR bertanggung jawab atas respon terhadap tuntutan rakyat. Ia menegaskan bahwa anggota DPR seharusnya lebih tegar dan mau bertemu langsung dengan rakyat yang menjadi basis kepentingan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa DPR seharusnya lebih responsif terhadap aspirasi rakyat, bukan menghindar dan membuat pernyataan yang tidak senada dengan kepentingan masyarakat.
Kritik terhadap lambannya respons DPR terhadap tuntutan massa ini juga disampaikan oleh Lucius terkait dengan pernyataan anggota DPR Sahroni yang mendukung penangkapan pendemo. Hal ini menunjukkan ketidaksensitifan DPR terhadap suara rakyat dan semakin menunjukkan ketidakterbukaan lembaga legislatif tersebut. Dengan demikian, penting bagi DPR untuk lebih peka terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat, serta memberikan respons yang layak terhadap tuntutan yang disuarakan.
