Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, memberikan tanggapannya terkait isu yang menyebutkan bahwa Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) akan dihapus dan dijadikan sebuah badan. Menurut Herman, pihaknya menunggu Peraturan Presiden (Perpres) untuk memastikan kebenaran kebijakan tersebut. Herman menyatakan bahwa informasi tersebut masih perlu dipastikan melalui pemerintah.
Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN, nomenklatur Kementerian BUMN masih tercantum, sehingga kemungkinan bisa berubah menjadi badan. Herman menegaskan bahwa keputusan perubahan portofolio sepenuhnya berada di tangan pemerintah dan dia sepenuhnya mendukung kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Menteri BUMN Ad Interim setelah Erick Thohir dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengatakan bahwa Menteri BUMN Ad Interim kemungkinan akan dijabat oleh salah satu dari Wakil Menteri BUMN seperti Dony Oskaria, Kartika Wiroatmojo, atau Aminuddin Ma’ruf. Namun, belum ada keputusan resmi terkait siapa yang akan menjabat sebagai Menteri BUMN Ad Interim.
Prasetyo juga menyebut bahwa surat penunjukkan Menteri BUMN Ad Interim belum ditandatangani, namun proses pengisian posisi tersebut masih dalam tahap pembahasan. Pelantikan Resmi Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI telah dilakukan, menggantikan posisi Dito Ariotedjo.
