Mendagri Apresiasi Dukungan Komisi II dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengungkapkan apresiasi yang tinggi terhadap dukungan yang diberikan oleh Komisi II DPR dalam upaya memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan.
Komisi II Membentuk Tim Khusus untuk Peninjauan di Wilayah Perbatasan
Dalam kunjungannya ke Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat DPR RI, Mendagri menyampaikan bahwa dukungan dari Komisi II merupakan langkah penting mengingat kompleksitas persoalan yang dihadapi di kawasan perbatasan. Tim Panja Komisi II DPR RI telah meninjau sejumlah titik di wilayah perbatasan Indonesia, yang menunjukkan berbagai tantangan yang masih membutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan.
Mendagri juga menekankan pentingnya keberadaan BNPP sebagai badan yang mengoordinasikan penyelesaian masalah di wilayah perbatasan, termasuk penyelesaian sengketa batas negara dan percepatan pembangunan kawasan perbatasan. Menurutnya, pembangunan yang merata akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat rasa nasionalisme.
Peran Komisi II DPR dalam Penguatan Kawasan Perbatasan
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki wilayah perbatasan yang sangat kompleks, baik di darat maupun di laut. Dalam hal ini, Mendagri menyoroti usulan dari Komisi II DPR agar BNPP memiliki kewenangan yang lebih imperatif. Fungsi koordinasi BNPP, yang kerap dihadapi tantangan karena fokus dan kewenangan masing-masing kementerian/lembaga, juga menjadi sorotan.
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, kolaborasi antarkementerian/lembaga dan pihak terkait diidentifikasi sebagai kunci dalam percepatan pembangunan wilayah perbatasan. Mendagri menyambut baik rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang melibatkan berbagai komisi di DPR RI guna mengoptimalkan peran kementerian/lembaga dalam penguatan kawasan perbatasan.
Dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk K/L, komisi-komisi lain, dan pemerintah daerah, diharapkan masalah-masalah jalan, logistik, perbatasan, serta pembangunan fasilitas umum lainnya di wilayah perbatasan dapat diselesaikan secara efektif dan merata.
