Liputan6.com, Jakarta – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mempertanyakan alasan di balik seringnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan di Jawa Tengah selama pelaksanaan Pemilu 2024.
Hal tersebut dia tanyakan kepada empat menteri yaitu Menko PKM Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, dan Mensos Tri Rismaharini yang hadir dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
“Jadi kami harus menanyakan, apa sih kira-kira yang menjadi pertimbangan presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain?” kata Saldi Isra.
“Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya, itu yang didalilkan oleh pemohon,” sambungnya.
Selain itu, Saldi Isra juga mempertanyakan asal-muasal alokasi dana yang digunakan dalam kunjungan Presiden Jokowi selama Pemilu 2024.
“Masih berkaitan dengan peta ini, kira-kira alokasi dana yang dibawa untuk kunjungan-kunjungan presiden itu yang dari mana saja? Pak Menko dan Ibu Menteri, ini satu yang terkait langsung dengan permohonan yang diajukan kedua pemohon,” imbuh dia.
Selain itu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan bahwa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 merupakan Pilpres yang paling hiruk pikuk dan penuh pelanggaran etik.
“Pilpres kali ini lebih hiruk pikuk. Pilpres kali ini diikuti beberapa hal yang berbeda dengan Pilpres 2014 dan 2019. Ada pelangaran etik yang dilakukan di MK, di KPU dan banyak lagi yang menyebabkan hiruk pikuk itu,” kata Arief dalam sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4/2024).
Arief menyebut, hal yang paling menjadi perhatian publik adalah soal cawe-cawe Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024.
