Nadiem Anwar Makarim, mantan Mendikbudristek, sedang menghadapi perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait Program Digitalisasi Pendidikan di Kemendikbudristek tahun 2019-2022. Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) merespons eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada tanggal 8 Januari 2026. Dalam tanggapannya, JPU menjelaskan bahwa proses penegakan hukum dalam perkara ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Saksi-saksi juga memberikan keterangan yang relevan, termasuk tentang penganggaran kegiatan pengadaan TIK, spesifikasi perangkat, dan dugaan penyebaran uang dalam proses pengadaan. Tim JPU menilai bahwa keberatan yang disampaikan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya harus dibuktikan lebih lanjut melalui proses pembuktian di persidangan.
Selain itu, JPU mengimbau agar semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan tetap mengedepankan profesionalisme dan berpikir positif. Mereka juga siap membuktikan seluruh dakwaan yang telah disusun secara sah dan meyakinkan. Keputusan akhir mengenai kelanjutan perkara akan ditentukan oleh Majelis Hakim berdasarkan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai jumlah yang signifikan, berdasarkan hasil audit BPKP. Hal ini menunjukkan pentingnya proses hukum yang adil dan transparan dalam menangani kasus korupsi yang merugikan keuangan negara.
