Sidang perkara dugaan Tipikor Pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek untuk tahun 2019-2022 kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jaksa Penuntut Umum menyampaikan fakta hukum persidangan setelah mendengarkan kesaksian dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan para prinsipal. Dalam persidangan tersebut, terungkap adanya hambatan transparansi harga yang menunjukkan kontradiksi antara narasi yang berkembang dengan realitas pengadaan barang di lapangan.
JPU menyoroti adanya kemahalan harga yang tidak terkendali pada periode 2020-2022, dimana metode e-katalog onlineshop membuat harga ditentukan sepenuhnya oleh penyedia tanpa kontrol yang memadai. Penegakan harga seharusnya dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, namun hal ini tidak terjadi sehingga harga melambung tinggi. Pada tahun 2021, meskipun metode pengadaan diubah menjadi PEP, harga masih tidak terkendali karena proses pembentukan harga didominasi oleh pihak penyedia.
JPU juga menyoroti adanya hambatan dalam transparansi harga pada tahun 2022, dimana prinsipal enggan memberikan data pembentukan harga yang sebenarnya. Fakta di persidangan menunjukkan adanya kemahalan harga hingga dua kali lipat, dimana negara membayar lebih tinggi dari harga yang seharusnya. Berdasarkan dakwaan JPU, kerugian keuangan negara mencapai triliunan rupiah akibat prinsipal dan kementerian yang lalai dalam mengontrol pengadaan.
Perkara ini melibatkan Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta beberapa terdakwa lainnya. Dugaan kerugian keuangan negara sebesar triliun rupiah ini menjadi sorotan dalam persidangan dan menunjukkan pentingnya transparansi harga dalam pengadaan barang pemerintah.
