Perkara obstruction of justice dan suap hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menimbulkan kontroversi ketika empat terdakwa dijatuhi putusan bebas. Hal ini terjadi setelah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Terdapat ketidaksesuaian antara tuntutan dari Penuntut Umum dengan putusan hakim. Terdakwa dalam kasus ini antara lain Junaidi Saibih, Tian Bahtiar, dan M Adhiya Muzakki.
Junaidi Saibih, seorang advokat dan akademisi, dijatuhi putusan bebas setelah tidak terbukti bersalah dalam kasus obstruction of justice. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa upaya pembelaan hukum yang dilakukan oleh terdakwa tidak melanggar hukum. Selain itu, kegiatan advokasi nonlitigasi yang dilakukan Junaidi Saibih dalam kapasitas akademisnya tidak dapat dikualifikasi sebagai tindakan obstruction of justice.
Tian Bahtiar, Direktur Pemberitaan JAKTV, juga dibebaskan dari dakwaan obstruction of justice setelah hakim menilai bahwa perbuatannya dalam menjalankan operasi media dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Penghargaan terhadap kebebasan pers juga diakui sebagai faktor dalam putusan tersebut.
M Adhiya Muzakki yang bersalah dalam kasus obstruction of justice juga dijatuhi putusan bebas setelah hakim menganggap bahwa kegiatan media sosial yang dilakukannya tidak melanggar hukum pidana korupsi. Meskipun secara etika dapat diperdebatkan, namun tindakannya tidak cukup untuk dikenakan hukuman.
Dengan dikeluarkannya putusan bebas bagi semua terdakwa, Majelis Hakim juga memberikan hak untuk dilupakan kepada para terdakwa. Hal ini dilakukan sebagai langkah pemulihan yang menyeluruh, termasuk terhadap jejak digital mereka selama proses hukum. Landasan hukum yang digunakan termasuk Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat.
Keputusan ini menunjukkan bahwa meskipun ada tuntutan yang berat, hakim tetap mempertimbangkan fakta hukum yang ada untuk memberikan keputusan yang adil. Hal ini juga menegaskan pentingnya kebebasan pers dan keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.
