Prabowo Subianto ingin mengubah pola pembentukan dan pengisian jabatan birokrasi agar tidak berhenti pada pemenuhan syarat administratif. Ia menilai, lembaga dan mekanisme pendidikan aparatur negara harus kembali diarahkan untuk menyiapkan pejabat yang memiliki kemampuan, integritas, serta kesiapan memimpin.
Gagasan itu menjadi bagian dari pengembangan URI yang diproyeksikan tidak hanya menaungi pendidikan bagi aparatur, tetapi juga menyiapkan calon pemimpin pemerintahan untuk berbagai jenjang jabatan strategis. Prabowo menyebut kemungkinan pembentukan akademi bagi gubernur, bupati, hingga direktur jenderal.
LAN Dinilai Bergeser Menjadi Formalitas
Menurut Prabowo, tujuan awal pembentukan LAN sebenarnya sudah tepat, yakni menyiapkan administrator negara yang kompeten. Ia mengaitkan gagasan tersebut dengan perhatian Presiden pertama RI Soekarno terhadap kebutuhan membangun aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas.
Namun, dalam perjalanannya, LAN dinilai bergeser menjadi bagian dari formalitas dalam jenjang karier birokrasi. Pendidikan atau proses yang seharusnya memperkuat kemampuan aparatur, kata Prabowo, kemudian lebih banyak dipandang sebagai persyaratan untuk menduduki atau meniti jabatan.
“Dulu Bung Karno (Presiden pertama RI Soekarno) juga sudah mau mengacu ke situ, jadi dibentuklah LAN. Tapi lama-lama LAN pun juga jadi formalitas. Itu hanya untuk karier. Nah, ini saya mau perbaiki dan ini sudah kita lakukan,” jelas Prabowo.
Melalui URI, Prabowo ingin fungsi pembinaan tersebut diperkuat kembali. Ia mempertimbangkan agar pendidikan bagi calon pejabat pemerintahan disusun secara lebih khusus sesuai posisi yang akan diemban. Dengan begitu, pejabat tidak hanya memenuhi ketentuan formal sebelum dilantik, tetapi juga memperoleh pembekalan yang berkaitan langsung dengan tugasnya.
Akademi untuk Jabatan Strategis
Prabowo menyampaikan, rancangan itu dapat mencakup Akademi Gubernur, Akademi Bupati, dan akademi bagi direktur jenderal. Lembaga-lembaga tersebut, menurut dia, kemungkinan berada di bawah URI.
“Akademi Gubernur, Akademi Bupati, dan sebagainya mungkin di bawah URI juga. Dan juga mungkin Akademi Dirjen. Sebelum dia masuk jabatan harus digembleng,” ujar dia.
Pembekalan sebelum menduduki jabatan, kata Prabowo, penting agar setiap pejabat memahami kepemimpinan, administrasi, serta tanggung jawab yang melekat pada posisi tersebut. Ia ingin proses pengisian jabatan di pemerintahan lebih menekankan kemampuan dan integritas, bukan sekadar kelengkapan persyaratan karier.
Dalam kerangka itu, Prabowo juga menegaskan bahwa tidak boleh ada pejabat birokrasi yang merasa berada di luar jangkauan evaluasi maupun penindakan. Seluruh aparat negara harus bekerja sesuai aturan dan arah kebijakan pemerintah.
“Kita harus berani, dalam arti jangan ada birokrat yang untouchable. Kemarin-kemarin ada, entah dia sinkron sama menteri, penguasa, dan sebagainya, ada dirjen yang tidak bisa disentuh,” tegas Prabowo.
